Wajar Orang-orang Marah

Suatu sore, waktu lagi ngopi di warung makan sambil ngerokok sam soe, Dimas dodol berkomentar mengenai tes cepat virus korona untuk anggota DPR,’’bukankah masuk akal kalau anggota DPR dites lebih dulu? Kenapa orang-orang marah?’’

Lalu saya tanya,’’memangnya kenapa kalau orang-orang marah?’’ dia bilang,’’Begini, para anggota DPR itu kan paling mungkin kena korona. Mereka bertemu satu sama lain, kunjungan kerja ke daerah-daerah, pergi ke luar negeri juga.’’

Benar juga. Batin saya dalam hati. Lalu dia melanjutkan.

‘’Coba bayangkan, mereka kena virus korona. Bukankah mereka sudah pada tua? Banyak diantara mereka pasti punya riwayat penyakit: diabetes, darah tinggi, gula, atau mungkin stroke. Mereka bisa mati.’’

Saya mulai mengerti arah argumen Dimas Dodol ini. Kalau anggota DPR bermasalah dengan virus korona, pelayanan publik akan kacau dan eksistensi negara terancam.

Sebagai salah satu orang yang lelah hati terhadap kelakuan anggota DPR tempo hari, juga anggota DPRD yang malah menolak dites (sambil teriak-teriak bilang kami ini anggota DPR bu, kami bukan rakyat kecil), saya ingin menyangkal. Tapi saya telah memberi waktu pada otak saya yang kecil ini waktu untuk mencerna, merasakan, argumen si Dimas Dodol tadi.

Kesimpulannya, saya bisa menerima argumen itu. Protokol keamanan negara sudah sepatutnya dijalankan. Tapi, ketika anggota DPR meminta dites, beserta keluarga, supir, dan ART-nya, saya merasa ada yang salah. Ada yang tak patut. Maka hemat saya, wajar apabila orang-orang marah. Kenapa?

Begini, virus ini telah merubah tatanan sosial dan perilaku di lingkungan kita. Kita tak lagi berjabat tangan, tidak lagi shalat jum’at, bahkan tidak lagi mudik. Tapi ternyata ini belum seberapa. Virus ini, lebih parahnya, membuka tabir kesenjangan.

Rakyat kelas bawah terdampak paling luas. Di kota, mereka kehilangan pekerjaan. Mereka dirumahkan, tanpa penghasilan. Dalam lubuk hati mereka, mungkin mereka mengharapkan bantuan langsung tunai. Atau setidaknya ada upaya dari lingkungan sekitar untuk membantu meringankan beban mereka di masa sulit ini. Itu di Kota. Bagaimana dengan di desa? Di desa, akan lebih sulit lagi. Sistem kesehatan di Desa dengan di kota jauh sekali timpangnya.

Lalu di tengah situasi seperti itu, anggota DPR meminta diperlakukan istimewa? Hm, sekalipun benar bahwa tes cepat itu mempergunakan uang sendiri, sense of justice masyarakat akan tetap terusik.

Barangkali ada yang menganggap mereka memang istimewa. mereka memikul tugas-tugas negara, sehingga harus diperlakukan istimewa. Tapi apakah benar kerja mereka istimewa? undang-undang yang mereka hasilkan, benarkah dalam rangka kebaikan bersama? Jika menengok ke belakang, mulai dari RKUHP, Revisi Undang-Undang KPK, dan lainnya, semuanya menuai kontroversi. Belum lagi gaya hidup yang minus empati dan simpati, pasti banyak yang sakit hati.
Maka orang-orang menjadi marah. Karena mereka tidak percaya. Sesederhana itu.


Sutedi Idiot, 13 Apri 2020

No comments:

Powered by Blogger.